1. Ada konflik internal di Kementerian Keuangan antara Purbaya dengan mutasi pejabat khususnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Kedua Eselon 1 tersebut dinilai Purbaya sangat amburadul, banyak korupsi, pejabatnya banyak yang bermain dengan wajib pajak maupun importir. Kedua Pimpinan Dirjen eselon 1 tersebut merupakan orang pilihan/ titipan prabowo langsung;
2. Konflik kepentingan pembagian deviden dari BUMN yang masuk ke kas negara, antara BPI Danantara dan Kementerian Keuangan. Setoran deviden kepada negara dinilai terlalu rendah, apalagi harus menanggung cicilan hutang untuk kereta cepat Whoosh. Kereta cepat whoosh menyisakan masalah cukup besar karena cicilan hutang dan bunga yang besar, termasuk kondisi laba perusahaan tersebut yang belum bagus atau mencukupi untuk menutup cicilan hutang;
3. Ada dugaan Purbaya mulai menyentuh wajib pajak besar antara lain pabrik baja dari China yang kurang patuh membayar pajak. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi investor luar yang akan masuk ke Indonesia akibat perlakuan penagihan pajak yang memberatkan. Perlakukan pajak yang khusus, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor luar negeri;
4. Gesekan dengan pemerintah daerah khususnya terkait dengan dana alokasi daerah yang berkurang akibat efisiensi. Para kepala daerah merasa keberatan dengan pengurangan dana alokasi daerah tersebut karena akan membatasi ruang gerak keuangan daerah. Apalagi ada sebagian pemerintah daerah yang tidak bisa membayar gaji ASN daerah, sehingga menimbulkan gejolak di daerah;
5. Purbaya mulai menyentuh proyek politik pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mana perlunya efisiensi, hal tersebut bisa mengurangi keberlangsungan berjalannya proyek tersebut jika dananya dikurangi. Bisa jadi presiden menganggap apa yang dilakukan saat ini membuat suasana menjadi gaduh sehingga terjadinya instabilitas di lingkungan eksekutif pemerintah;
Secara konstitusi pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga apapun alasannya tetap saja kembali kepada kewenangan presiden untuk pengangkatan dan pemberhentian menteri yang merupakan hak presiden. Namun tetap saja para pengamat melihat bahwa pencopotan Purbaya hanya melalui telepon merupakan tindakan yang mengabaikan tata krama dan budaya timur, yang seyogyanya dilakukan secara baik-baik, memanusiakan manusia secara layak.
Kemeja outer Kemeja pria kantong 4 Kemeja prabowo Kemeja Alisan Sepatu pantofel Sepatu kerja wanita Sepatu pantofel kulit Sepatu kerja wanita

