1. Sistem sentralisasi kebijakan pemerintah atau wilayah tidak harus dimaknai buruk atau jelek. Akibat pemberitaan media pada awal reformasi yang cenderung mengkritisi sentralisasi akhirnya terbentuk opini dan mindset masyarakat cenderung pro pada de sentralisasi atau otonomi. Konsep yang ditawarkan memang sangat baik yaitu kemandirian, pengambilan keputusan secara otonom tidak tergantung pada kebijakan pemerintah pusat atau terpusat pada satu pengambil kebijakan.
2. Namun dalam prakteknya penentu kebijakan pemerintah yang terlalu banyak akibat de-sentralisasi atau otonomi mengakibatkan situasi menjadi tidak kondusif, terjadi kebingungan dalam pengambilan keputusan karena masing-masing punya kepentingan. Gubernur dan bupati mengambil langkah kebijakan masing-masing tanpa menyingkronkan kebijakan tersebut, akhirnya timbulah konflik terselubung. Tak hanya itu saja kabinet Indonesia bersatu masing-masing menteri memiliki ego sektoral yang sangat kuat, terkesan mengenyampingkan prerogatif presiden.
